Opini  

Judi Sabung Ayam Kembali Disorot, Propam Polda Jatim Harus Berani Memeriksa Internal Polres Jember

JEMBER – Dugaan praktik perjudian sabung ayam di Desa Glundengan, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, Jawa Timur, kembali menuai sorotan. Aktivitas yang disebut berlangsung di tengah permukiman warga itu dilaporkan masih berjalan tanpa hambatan. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai efektivitas pengawasan aparat kepolisian di wilayah hukum Polres Jember, khususnya Polsek Wuluhan.

Informasi yang dihimpun dari hasil pemantauan lapangan menyebutkan, arena tersebut diduga dikoordinasikan oleh seseorang bernama Eko. Lokasi yang digunakan berupa tempat tertutup dengan alas karpet dan menjadi titik berkumpul sejumlah orang untuk menyaksikan pertarungan ayam. Dugaan adanya aktivitas taruhan di arena tersebut perlu ditelusuri secara langsung oleh aparat agar status dan unsur pidananya dapat dipastikan.

Yang menjadi perhatian, pada Jumat (13/11/2026), kegiatan sabung ayam itu dilaporkan masih berlangsung dengan sekitar 10 kali pertandingan. Jika informasi tersebut benar, berarti aktivitas yang diduga mengandung unsur perjudian masih berjalan meskipun larangan perjudian telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Situasi ini patut menjadi perhatian serius, bukan justru dibiarkan menjadi persoalan yang terus berulang di tengah masyarakat.

Desakan masyarakat kini mengarah kepada Kapolres Jember agar segera mengambil langkah nyata, bukan sekadar menunggu persoalan tersebut menjadi perhatian publik. Aparat diminta turun langsung ke lokasi, menyelidiki dugaan praktik perjudian, mengidentifikasi penyelenggara maupun pihak yang diduga menjadi bandar, serta menindak siapa pun yang terbukti terlibat. Selain itu, dugaan adanya pihak yang melindungi atau membiarkan aktivitas tersebut juga perlu diperiksa berdasarkan bukti dan keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dari sisi hukum, praktik perjudian tanpa izin telah diatur dalam Pasal 426 dan Pasal 427 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang berlaku sejak 2 Januari 2026. Pasal 426 mengancam pihak yang menawarkan atau memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berjudi tanpa izin dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun atau denda kategori VI. Sementara Pasal 427 mengatur pemain yang menggunakan kesempatan berjudi tanpa izin dengan ancaman penjara paling lama tiga tahun atau denda kategori III. Di sisi lain, Pasal 13 dan Pasal 15 ayat (1) huruf c UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia juga menegaskan tugas Polri dalam penegakan hukum serta pencegahan dan penanggulangan penyakit masyarakat. Peraturan +3

Kini masyarakat mendesak Bidpropam Polda Jawa Timur turun tangan memeriksa jajaran Polres Jember dan Polsek Wuluhan terkait dugaan pembiaran aktivitas sabung ayam tersebut. Pertanyaan publik semakin tajam: apabila kegiatan yang dilaporkan berlangsung hingga sekitar 10 pertandingan dalam satu hari itu benar terjadi, sejauh mana pengawasan dan tindakan aparat setempat telah dilakukan? Jangan sampai hukum hanya terlihat tegas terhadap pelanggaran kecil, sementara dugaan perjudian yang berlangsung berulang di tengah permukiman justru tidak memperoleh penanganan yang jelas. Masyarakat menuntut penyelidikan terbuka, penindakan tanpa tebang pilih, serta penjelasan resmi dari kepolisian agar tidak terus muncul anggapan bahwa arena perjudian di Glundengan berada di luar jangkauan hukum.

(Tim/Red)

85 kunjungan