“ATRIBUT ORMAS BUKAN TAMENG HUKUM! Intervensi Kantor Leasing Tanpa Kewenangan, Pendampingan Bisa Berujung Pidana”

KEDIRI – Fenomena sejumlah orang yang mengatasnamakan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) untuk ikut campur dalam urusan pengajuan dan Penagihan kredit, verifikasi pembiayaan hingga negosiasi antara calon debitur dan perusahaan leasing mulai memunculkan persoalan serius dari perspektif hukum.

Terlebih, apabila kehadiran mereka bukan sekadar mendampingi atau memberikan dukungan moral, melainkan sudah berubah menjadi tindakan mengintervensi kebijakan perusahaan, menekan petugas, memaksakan kehendak, bahkan menggunakan atribut organisasi sebagai instrumen untuk memperoleh perlakuan khusus.

Pertanyaan hukumnya sederhana, tetapi memiliki konsekuensi serius: Apakah atribut organisasi kemasyarakatan dapat dijadikan legitimasi untuk mengambil alih urusan hukum privat antara calon debitur dan perusahaan pembiayaan?

Jawabannya tegas: tidak.

Organisasi kemasyarakatan memang memiliki hak konstitusional untuk berserikat, berkumpul, menyampaikan pendapat, serta melakukan kegiatan sosial dan advokasi. Namun, kebebasan tersebut bukan cek kosong untuk mengintervensi hubungan kontraktual pihak lain, apalagi melakukan intimidasi terhadap perusahaan yang sedang menjalankan prosedur bisnisnya.

Menanggapi persoalan tersebut, Arsys Budhi Sulistyo, C.Pl, selaku bagian dari Kantor Hukum DAF & PARTNERS sekaligus pengurus Bidang Hukum, HAM dan Advokasi GRIB Jaya DPC Kediri Raya, memberikan pandangan hukum yang menyoroti batas tegas antara pendampingan masyarakat, pemberian bantuan hukum, dan tindakan intervensi yang berpotensi melanggar hukum.

Menurut Arsys, persoalan utama bukan semata-mata seseorang datang bersama anggota Ormas ke kantor leasing. Persoalan sesungguhnya terletak pada kapasitas, tujuan, kewenangan, serta cara mereka menjalankan tindakan tersebut.

“Jangan sampai atribut organisasi dipersepsikan sebagai alat untuk memperoleh kekuasaan tambahan di luar hukum. Ormas memiliki hak untuk melakukan advokasi, tetapi tidak memiliki kewenangan untuk memaksa perusahaan pembiayaan mengubah keputusan bisnisnya. Semua pihak harus tunduk pada aturan hukum yang sama,” demikian substansi pandangan hukum Arsys.

1. HUKUM PERDATA: PIHAK KETIGA TIDAK OTOMATIS MEMILIKI KEWENANGAN DALAM PERJANJIAN LEASING

Dalam hubungan hukum pembiayaan, calon debitur dan perusahaan pembiayaan merupakan pihak-pihak yang memiliki kepentingan langsung terhadap proses pengajuan kredit.

Hubungan tersebut tunduk pada prinsip hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam KUHPerdata.

Pasal 1315 KUHPerdata pada prinsipnya menyatakan bahwa seseorang tidak dapat mengikatkan dirinya atas nama orang lain selain untuk dirinya sendiri.

Selanjutnya, Pasal 1340 KUHPerdata menegaskan bahwa persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya dan pada prinsipnya tidak dapat merugikan maupun memberikan keuntungan kepada pihak ketiga, kecuali dalam keadaan yang ditentukan undang-undang.

Artinya, seseorang yang tidak memiliki hubungan hukum langsung dengan perjanjian pembiayaan tidak serta-merta berhak mengambil alih proses negosiasi, menentukan keputusan kredit, atau memaksakan kehendak kepada perusahaan.

Namun, terdapat satu aspek hukum yang harus dipahami secara cermat.

Pasal 1792 KUHPerdata mengatur bahwa pemberian kuasa merupakan persetujuan yang memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menyelenggarakan suatu urusan atas nama pemberi kuasa.

Sementara itu, Pasal 1793 KUHPerdata secara eksplisit menyatakan bahwa pemberian kuasa dapat dilakukan melalui akta umum, surat di bawah tangan, sepucuk surat, bahkan secara lisan. Penerimaan kuasa juga dapat terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaannya.

Dengan demikian, tidak tepat apabila setiap orang yang tidak membawa surat kuasa tertulis langsung dinyatakan tidak mempunyai kewenangan sama sekali.

Akan tetapi, pihak yang mengaku sebagai penerima kuasa tetap harus mampu menunjukkan adanya pemberian kuasa, siapa pemberi kuasanya, apa ruang lingkup kewenangannya, serta apakah tindakan yang dilakukan masih berada dalam batas kuasa tersebut.

Lebih jauh, Pasal 1796 KUHPerdata membatasi pemberian kuasa yang dirumuskan secara umum pada tindakan-tindakan pengurusan. Tindakan yang bersifat pemilikan atau tindakan tertentu yang melampaui kewenangan pengurusan membutuhkan kuasa tegas.

Dengan demikian, membawa nama debitur, mengenakan atribut organisasi, atau mengaku sebagai pendamping tidak otomatis menjadikan seseorang berwenang bertindak untuk dan atas nama debitur.

Kewenangan harus bersumber dari hukum, bukan dari keberanian berbicara atau banyaknya orang yang hadir.

2. BATAS KEWENANGAN ORMAS: ADVOKASI BUKAN ALAT UNTUK MENGAMBIL ALIH KEWENANGAN PIHAK LAIN

Landasan hukum organisasi kemasyarakatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017.

Dalam Pasal 59 ayat (3) huruf c, Ormas dilarang melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum maupun fasilitas sosial.

Kemudian, Pasal 59 ayat (3) huruf d melarang Ormas melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan tersebut memberikan batas yang jelas bahwa organisasi kemasyarakatan bukan institusi penegak hukum dan tidak memiliki kewenangan koersif untuk memaksakan penyelesaian suatu persoalan.

Perlu dipahami pula, tidak setiap pendampingan anggota Ormas di kantor leasing dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Pasal 59.

Kehadiran secara damai, penyampaian aspirasi, pengaduan, atau pendampingan sosial yang dilakukan tanpa intimidasi tetap harus dihormati.

Akan tetapi, apabila tindakan tersebut berkembang menjadi kekerasan, gangguan ketertiban umum, atau pengambilalihan fungsi penegak hukum, konsekuensi hukumnya dapat berbeda.

Bahkan, Pasal 82A ayat (1) UU Ormas mengatur ancaman pidana bagi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja, secara langsung atau tidak langsung, melanggar Pasal 59 ayat (3) huruf c dan huruf d, berupa pidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama satu tahun.

Artinya, atribut Ormas tidak memberikan kekebalan hukum kepada anggota maupun pengurusnya.

3. UU ADVOKAT: JANGAN MENCAMPURADUKKAN PENDAMPINGAN SOSIAL DENGAN KUASA HUKUM PROFESIONAL

Persoalan berikutnya adalah batas antara pendampingan organisasi dan pemberian jasa hukum.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, khususnya Pasal 1 angka 1, menjelaskan bahwa Advokat merupakan orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dengan memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang.

Pasal 1 angka 2 juga mengatur pengertian jasa hukum yang mencakup konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan klien.

Namun, ketentuan tersebut tidak boleh ditafsirkan bahwa setiap pendampingan sosial oleh anggota masyarakat hanya boleh dilakukan oleh Advokat.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum juga mengenal pemberi bantuan hukum yang memenuhi persyaratan, termasuk melalui organisasi bantuan hukum terakreditasi dan mekanisme paralegal sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, persoalannya bukan sekadar siapa yang mendampingi, melainkan apakah orang tersebut memiliki dasar kewenangan yang sesuai dengan jenis tindakan yang dilakukan.

Pendampingan sosial tidak sama dengan menjalankan kuasa hukum profesional. Begitu pula menjadi anggota Ormas tidak otomatis memberikan kewenangan untuk bertindak sebagai Advokat.

4. POTENSI PIDANA: KETIKA PENDAMPINGAN BERUBAH MENJADI PEMAKSAAN DAN INTIMIDASI

Di sinilah batas hukum menjadi semakin serius.

Kehadiran beberapa orang di kantor leasing bukan dengan sendirinya merupakan tindak pidana. Namun, apabila ditemukan unsur pemaksaan, ancaman kekerasan, pemerasan, atau pengancaman, perbuatannya harus dinilai berdasarkan ketentuan pidana yang relevan.

Sejak 2 Januari 2026, KUHP Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 telah berlaku.

Beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan antara lain:

A. Pasal 448 ayat (1) KUHP Nasional – Pemaksaan

Ketentuan ini mengatur pemidanaan terhadap setiap orang yang secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Ketentuan yang sama juga mengatur pemaksaan melalui ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.

Apabila seseorang memaksa petugas leasing untuk meloloskan pengajuan kredit, mengubah hasil verifikasi, atau mengambil keputusan tertentu dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan, unsur-unsur pasal ini dapat diperiksa.

Ancaman pidananya paling lama satu tahun atau denda paling banyak kategori II.

B. Pasal 449 KUHP Nasional – Pengancaman Tertentu

Apabila terdapat ancaman kekerasan secara terang-terangan dengan tenaga bersama terhadap orang atau barang, maupun ancaman tindak pidana serius lainnya sebagaimana dirumuskan pasal tersebut, ketentuan Pasal 449 dapat dipertimbangkan sesuai fakta perbuatannya.

C. Pasal 482 KUHP Nasional – Pemerasan

Apabila seseorang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa pihak lain menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menyerahkan barang atau membuat pengakuan utang, unsur pemerasan dapat terpenuhi.

Ancaman pidana dalam ketentuan ini mencapai sembilan tahun penjara.

D. Pasal 483 KUHP Nasional – Pengancaman

Apabila seseorang bermaksud memperoleh keuntungan secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran, pencemaran tertulis, atau membuka rahasia untuk memaksa orang lain menyerahkan barang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang, ketentuan Pasal 483 dapat diperiksa.

Pasal ini memiliki ancaman pidana paling lama empat tahun atau denda paling banyak kategori IV.

Penerapan setiap pasal tersebut tetap harus didasarkan pada terpenuhinya unsur tindak pidana, bukan semata-mata karena seseorang mengenakan atribut organisasi atau berbicara dengan nada keras.

5. DATA PRIBADI DEBITUR BUKAN KONSUMSI PUBLIK ATAU BAHAN INTERVENSI PIHAK KETIGA

Hal lain yang sering luput dari perhatian adalah perlindungan data pribadi calon debitur.

Dokumen pengajuan kredit dapat memuat identitas, alamat, nomor telepon, informasi pekerjaan, penghasilan, hingga informasi keuangan seseorang.

Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi memberikan perlindungan hukum yang jelas.

Pasal 65 ayat (1) melarang setiap orang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data.

Pasal 65 ayat (2) melarang pengungkapan data pribadi orang lain secara melawan hukum, sedangkan ayat (3) melarang penggunaan data pribadi orang lain secara melawan hukum.

Konsekuensi pidananya diatur lebih lanjut dalam Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69 UU Pelindungan Data Pribadi sesuai bentuk pelanggarannya.

Selain itu, Pasal 20 POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan mengatur pertukaran data dan/atau informasi konsumen dengan pihak lain, dengan memperhatikan ketentuan perlindungan data pribadi dan regulasi OJK.

Pertukaran tersebut antara lain dapat dilakukan berdasarkan persetujuan tertulis konsumen dan/atau kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, petugas leasing harus berhati-hati dalam membuka informasi pembiayaan kepada pihak ketiga yang tidak memiliki dasar kewenangan.

Sebaliknya, seseorang yang mengaku sebagai pendamping juga tidak dapat memaksakan hak untuk mengakses dokumen pribadi debitur hanya karena datang bersama yang bersangkutan.

6. YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG: PERJANJIAN TIDAK BOLEH DIINTERVENSI TANPA DASAR HUKUM

Dalam perspektif yurisprudensi, prinsip kepribadian perjanjian dan kepastian hubungan kontraktual mendapatkan pengakuan dalam praktik peradilan.

Salah satu rujukan yang dapat digunakan adalah:

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2756 K/Pdt/2013.

Putusan tersebut antara lain menguraikan prinsip-prinsip hukum perjanjian, termasuk asas kebebasan berkontrak, konsensualisme, kepastian hukum, iktikad baik, dan asas kepribadian yang berlandaskan Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdata.

Prinsip tersebut memperkuat pemahaman bahwa hubungan kontraktual pada dasarnya mengikat pihak-pihak yang membuat perjanjian, bukan setiap orang yang secara sepihak ingin mengambil bagian di dalamnya.

Rujukan lain adalah kaidah hukum yang dipublikasikan dalam kanal resmi Mahkamah Agung mengenai kedudukan pemilik benda dalam gugatan, yang juga menegaskan prinsip Pasal 1340 KUHPerdata serta pengecualian untuk perjanjian bagi kepentingan pihak ketiga berdasarkan Pasal 1317 KUHPerdata.

Penting dicatat, kedua rujukan tersebut bukan putusan yang secara khusus mengadili persoalan anggota Ormas yang mendatangi kantor leasing. Keduanya digunakan sebagai landasan prinsip hukum perjanjian, bukan sebagai preseden yang menyatakan bahwa setiap pendampingan Ormas merupakan tindak pidana.

Adapun mengenai keabsahan kuasa lisan, dasar normatif yang paling langsung adalah Pasal 1793 KUHPerdata. Karena itu, penilaian kewenangan seseorang harus memperhatikan fakta pemberian kuasa dan ruang lingkupnya, bukan hanya ada atau tidaknya dokumen tertulis.

7. APA YANG BOLEH DAN TIDAK BOLEH DILAKUKAN ORMAS DI KANTOR LEASING?

Agar tidak terjadi kesalahpahaman, batasnya perlu dijelaskan secara objektif.

Ormas dapat:

Mendampingi masyarakat secara sosial dan memberikan dukungan moral APABILA MEMPEROLEH PERSETUJUAN DAN KEWENANGAN YANG SESUAI.
Membantu menyampaikan pengaduan atau aspirasi secara tertib.
Memberikan edukasi hukum sesuai kapasitas dan kewenangannya.
Membantu menghubungkan masyarakat dengan Advokat atau lembaga bantuan hukum.
Mendampingi proses komunikasi APABILA MEMPEROLEH PERSETUJUAN dan KEWENANGAN YANG SESUAI.

Namun, Ormas tidak dapat:

Memaksa leasing menyetujui pengajuan kredit
Mengintimidasi atau mengancam karyawan perusahaan.
Memaksa membuka dokumen dan data pribadi konsumen tanpa dasar hukum.
Mengambil alih kewenangan manajemen perusahaan.
Menghalangi operasional kantor atau memaksakan kehendak menggunakan atribut organisasi.
Mengaku memiliki kewenangan penegakan hukum yang tidak diberikan oleh undang-undang.
Melakukan pendampingan tanpa pemberian kuasa debitur

Satu hal yang juga perlu ditegaskan: perusahaan leasing tidak wajib menyetujui permintaan pendamping hanya karena yang bersangkutan datang bersama calon debitur. Perusahaan dapat meminta verifikasi identitas, persetujuan konsumen, dan bukti kewenangan sebelum membahas informasi yang bersifat pribadi.

8. LANGKAH HUKUM YANG DAPAT DITEMPUH PIHAK LEASING

Apabila terjadi intervensi yang melampaui batas, perusahaan pembiayaan dapat mengambil langkah-langkah proporsional.

Pertama, meminta pihak yang hadir menjelaskan identitas, kapasitas, tujuan kedatangan, dan dasar kewenangannya.

Kedua, membatasi pembahasan informasi pribadi konsumen sampai terdapat persetujuan atau dasar hukum yang memadai.

Ketiga, meminta pihak yang mengganggu operasional untuk meninggalkan area kantor secara baik-baik sesuai tata tertib dan hak pengelola tempat.

Keempat, mendokumentasikan kejadian melalui CCTV, saksi, rekaman, dan dokumen pendukung dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.

Kelima, apabila ditemukan dugaan tindak pidana, manajemen dapat membuat laporan kepada kepolisian disertai bukti yang relevan.

Rekaman elektronik dan dokumen elektronik juga dapat menjadi alat bukti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Pasal 5 UU Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah.

9. PESAN TEGAS PRAKTISI HUKUM: JANGAN JADIKAN ATRIBUT ORGANISASI SEBAGAI ALAT MENEKAN PIHAK LAIN

Arsys Budhi Sulistyo, C.Pl, menekankan bahwa keberadaan organisasi kemasyarakatan seharusnya menjadi kekuatan sosial untuk membantu masyarakat memperoleh keadilan, bukan menjadi instrumen tekanan dalam hubungan bisnis maupun hubungan keperdataan.

Menurutnya, persoalan masyarakat yang berhadapan dengan perusahaan pembiayaan harus diselesaikan melalui mekanisme yang benar, baik melalui pengaduan internal perusahaan, mediasi, pengawasan OJK, bantuan hukum, maupun jalur pengadilan apabila diperlukan.

“Jangan sampai semangat membela masyarakat justru berubah menjadi tindakan yang merugikan masyarakat lainnya. Karyawan leasing juga memiliki hak atas rasa aman dalam bekerja. Perusahaan juga memiliki hak untuk menjalankan kegiatan usahanya sesuai ketentuan hukum. Semua pihak harus dihormati kedudukannya,” menjadi pesan penting dalam pandangan hukum tersebut.

Ia juga mengingatkan bahwa organisasi yang memiliki legitimasi dan integritas justru harus mampu menunjukkan kedewasaan dalam menjalankan fungsi advokasi.

Sebab, keberanian tidak diukur dari jumlah anggota yang datang ke sebuah kantor, kerasnya suara, atau atribut yang dikenakan. Keberanian dalam negara hukum justru ditunjukkan melalui kemampuan memperjuangkan kepentingan masyarakat dengan argumentasi, bukti, dan prosedur yang sah.

PENEGASAN AKHIR: HUKUM TIDAK TUNDUK PADA ATRIBUT, JUMLAH MASSA, ATAU TEKANAN

Fenomena pendampingan calon debitur oleh anggota Ormas harus dilihat secara proporsional. Negara menjamin kebebasan berserikat dan menyampaikan pendapat, tetapi setiap kebebasan memiliki batas ketika berhadapan dengan hak orang lain, ketertiban umum, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tidak semua kehadiran Ormas merupakan pelanggaran hukum. Tidak semua pendampingan membutuhkan surat kuasa tertulis. Namun, tidak seorang pun berhak menggunakan nama organisasi untuk melakukan pemaksaan, intimidasi, atau mengambil alih kewenangan yang tidak dimilikinya.

Pada akhirnya, kantor leasing bukan wilayah kekuasaan organisasi tertentu. Hubungan pembiayaan harus diselesaikan berdasarkan kontrak, ketentuan perundang-undangan, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang sah.

Supremasi hukum tidak boleh kalah oleh tekanan massa. Advokasi harus berdiri di atas legalitas, bukan intimidasi.

Melalui pandangan ini, Arsys Budhi Sulistyo, C.Pl, bersama Kantor Hukum DAF & PARTNERS menegaskan pentingnya membangun kesadaran hukum masyarakat agar setiap bentuk pendampingan, advokasi, dan penyelesaian persoalan pembiayaan tetap berjalan dalam koridor hukum Indonesia.

NARASUMBER:

Arsys Budhi Sulistyo, C.Pl
Bagian dari Kantor Hukum DAF & PARTNERS
Pengurus Bidang Hukum, HAM dan Advokasi GRIB Jaya DPC Kediri.

(Red)

6 kunjungan