Denpasar | Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Achris Sarwani, mengingatkan masyarakat dan pelaku usaha pariwisata agar meningkatkan kewaspadaan terhadap kejahatan keuangan digital. Peringatan itu disampaikan dalam kegiatan pemusnahan uang palsu di Denpasar, Bali, pada Selasa. Pesan tersebut relevan ketika aktivitas wisata semakin banyak ditopang oleh transaksi nontunai yang praktis dan cepat, tetapi juga menuntut perhatian terhadap keamanan.
Pembayaran digital, termasuk melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), memudahkan wisatawan domestik maupun mancanegara saat berbelanja, makan, menggunakan layanan, atau membayar berbagai kebutuhan selama berada di Bali. Dengan satu metode pembayaran yang mudah digunakan, transaksi dapat berlangsung lebih efisien bagi konsumen dan pelaku usaha. Kemudahan ini turut mendukung pengalaman wisata yang lebih nyaman, sekaligus membantu usaha menerima pembayaran tanpa harus selalu mengandalkan uang tunai.
Namun, manfaat itu perlu berjalan seiring dengan perlindungan yang memadai. Masyarakat perlu memastikan bahwa kode QR yang dipindai benar-benar milik pedagang atau penyedia layanan yang dituju, memeriksa nominal sebelum menyetujui pembayaran, serta menyimpan bukti transaksi. Pelaku usaha juga perlu menjaga perangkat dan kanal pembayaran, memeriksa penerimaan dana, serta memberi informasi yang jelas kepada pelanggan. Kewaspadaan dasar tersebut dapat membantu mengurangi peluang penyalahgunaan dan mencegah kesalahpahaman dalam transaksi.
Achris berpandangan bahwa pariwisata merupakan tulang punggung perekonomian Bali dan memperoleh manfaat dari penggunaan pembayaran digital. Karena itu, menjaga kepercayaan publik terhadap sistem pembayaran menjadi bagian penting dalam mendukung keberlanjutan aktivitas wisata. Jika risiko kejahatan diabaikan, bukan hanya pengguna yang dapat dirugikan; reputasi layanan pembayaran digital juga bisa terancam. Kerugian atau pengalaman buruk dapat membuat masyarakat dan wisatawan ragu untuk kembali menggunakan transaksi nontunai.
Perluasan pembayaran digital dengan demikian sebaiknya disertai edukasi dan kebiasaan bertransaksi secara aman. Masyarakat, wisatawan, dan pelaku usaha memiliki peran untuk mengenali tanda-tanda transaksi mencurigakan dan segera meminta bantuan melalui kanal resmi apabila menghadapi masalah. Upaya menjaga keamanan bukan penghambat inovasi, melainkan landasan agar kemudahan QRIS dan layanan nontunai lainnya dapat dimanfaatkan secara tepercaya di tengah ramainya pariwisata Bali.
Fitur QRIS lintas negara memperluas pilihan pembayaran bagi wisatawan yang berkunjung ke Indonesia. Pengunjung dari Thailand, Malaysia, Singapura, Korea Selatan, Tiongkok, dan Jepang dapat menggunakan telepon seluler untuk membayar di Indonesia melalui fasilitas tersebut. Kemudahan ini membuat transaksi selama perjalanan terasa lebih praktis, karena wisatawan dapat memanfaatkan pembayaran digital yang tersedia tanpa harus selalu mengandalkan uang tunai. Bagi sektor pariwisata, akses transaksi yang lebih mudah dapat mendukung kenyamanan pengunjung ketika berbelanja, menikmati layanan, maupun melakukan kegiatan wisata.
Manfaatnya juga berlaku bagi masyarakat Indonesia yang bepergian ke negara-negara tersebut. Mereka dapat memanfaatkan fasilitas pembayaran digital saat berkunjung ke Thailand, Malaysia, Singapura, Korea Selatan, Tiongkok, dan Jepang. Dengan demikian, pembayaran lintas negara memberi kemudahan dua arah: wisatawan asing dapat bertransaksi di Indonesia, sementara warga Indonesia mendapat akses pembayaran digital ketika berada di negara mitra. Jangkauan tersebut menambah pilihan dalam perjalanan dan membantu kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan pariwisata.
Meski demikian, kemudahan transaksi tidak menghilangkan kebutuhan untuk bersikap . Semakin ramai aktivitas wisata dan semakin luas penggunaan pembayaran digital lintas negara, semakin penting pula perhatian terhadap kemungkinan penyalahgunaan sistem pembayaran. Pengguna perlu menjaga kehati-hatian saat melakukan transaksi, baik ketika berada di Indonesia maupun saat bepergian ke negara-negara yang menyediakan fasilitas tersebut. Kemudahan sebaiknya diimbangi dengan pemahaman bahwa setiap sistem pembayaran perlu digunakan secara cermat.
Bagi pelaku dan pendukung sektor pariwisata, perluasan akses ini menghadirkan peluang sekaligus tanggung jawab. Transaksi yang praktis dapat menunjang pengalaman wisata, tetapi kepercayaan pengguna juga bergantung pada kewaspadaan terhadap risiko penyalahgunaan. Karena itu, pemanfaatan QRIS lintas negara perlu berjalan beriringan dengan perhatian terhadap keamanan dalam bertransaksi. Pendekatan yang seimbang membantu masyarakat dan wisatawan memperoleh manfaat dari pembayaran digital tanpa mengabaikan kehati-hatian. Dengan akses yang saling menguntungkan dan penggunaan yang bertanggung jawab, fasilitas ini dapat menjadi bagian dari dukungan terhadap aktivitas pariwisata serta transaksi sehari-hari di negara-negara yang tercakup.Achris menyoroti beragam modus kejahatan yang dapat menyasar pengguna layanan keuangan dan pembayaran digital, lain skimming, phishing, penipuan daring, serta perjudian daring. Skimming dilakukan dengan mencuri data pada kartu atau perangkat pembayaran, sedangkan phishing mengelabui korban agar menyerahkan informasi pribadi, kata sandi, atau kode keamanan. Penipuan daring dapat menggunakan berbagai saluran komunikasi untuk membujuk masyarakat mengirimkan uang atau membuka akses ke akun mereka. Sementara itu, perjudian daring juga memanfaatkan kanal digital untuk menerima dan memindahkan dana. Ragam modus tersebut menunjukkan bahwa risiko tidak terbatas pada satu jenis transaksi maupun kelompok pengguna tertentu.
Penanganan perkara menjadi lebih kompleks karena transaksi digital berlangsung cepat dan dapat melibatkan pelaku, korban, serta penyedia layanan yang berada di negara berbeda. Dana bisa berpindah melalui sejumlah rekening atau platform dalam waktu singkat, sehingga penelusuran aliran uang dan pengumpulan bukti memerlukan langkah yang terkoordinasi. Perbedaan yurisdiksi juga dapat memengaruhi proses permintaan data dan tindak lanjut hukum. Dalam situasi seperti ini, kecepatan respons penting, tetapi harus disertai prosedur yang tepat untuk melindungi data dan hak masyarakat. Tantangan tersebut membuat pencegahan, pelaporan, dan kerja sama lintas lembaga sama pentingnya dengan penindakan setelah kerugian terjadi.
Sebagai bagian dari upaya melindungi masyarakat, terdapat Satgas PASTI yang menangani pemberantasan aktivitas keuangan ilegal. Achris menyebut satuan tugas tersebut baru memasuki tahun keempat. Keberadaannya perlu didukung koordinasi berbagai pihak, termasuk lembaga pengawas, penyelenggara jasa keuangan dan pembayaran, serta aparat penegak hukum. Masing-masing memiliki peran dalam mengenali pola transaksi mencurigakan, menyampaikan informasi, menindaklanjuti laporan, dan mengambil langkah sesuai kewenangannya. Kolaborasi juga dapat membantu mempersempit ruang bagi pihak yang berupaya memakai sistem pembayaran digital untuk kegiatan ilegal. Pada sisi masyarakat, kehati-hatian dalam membagikan data, memeriksa keabsahan pesan atau tautan, dan segera melaporkan dugaan penipuan dapat mendukung perlindungan bersama. Dengan pengawasan dan koordinasi yang konsisten, manfaat transaksi digital dapat terus berkembang tanpa mengabaikan keamanan.
Dalam kegiatan pemusnahan uang palsu di Denpasar, sebanyak 3.121 lembar uang dimusnahkan sebagai bagian dari upaya menjaga keaslian dan kelancaran peredaran rupiah. Rincian yang disampaikan mencakup 100 lembar pecahan 100, 579 lembar pecahan 50, 22 lembar pecahan 20, delapan lembar pecahan 10, serta satu lembar pecahan 5. Berdasarkan rincian pecahan tersebut, pecahan 100 merupakan jenis yang paling banyak ditemukan, disusul pecahan 50. Pemusnahan uang palsu menjadi pengingat bahwa kewaspadaan tetap diperlukan dalam transaksi tunai, termasuk dengan mengenali ciri keaslian uang dan memeriksa uang yang diterima secara saksama.
Di tengah meningkatnya penggunaan layanan pembayaran elektronik, kewaspadaan juga perlu diterapkan ketika masyarakat bertransaksi secara digital. Achris mengimbau masyarakat agar berhati-hati, baik saat menggunakan aplikasi pembayaran, melakukan transfer, maupun membagikan data pribadi dan kode akses. Transaksi digital menawarkan kemudahan bagi warga dan wisatawan, tetapi pengguna tetap perlu memastikan tujuan pembayaran, identitas penerima, serta keamanan kanal yang digunakan. Pesan tersebut penting terutama ketika aktivitas ekonomi dan pariwisata sedang ramai, karena frekuensi transaksi yang tinggi dapat membuka peluang bagi pelaku kejahatan untuk memanfaatkan kelengahan. Masyarakat sebaiknya tidak terburu-buru menanggapi permintaan pembayaran atau informasi yang mencurigakan.
Baca juga: Tekan Risiko Obesitas, Layanan Kesehatan Digital Dorong Perubahan Pola Hidup Masyarakat | Mendorong Pariwisata Kerinci Melalui Sinergi Media | Kerangka Kerja Scale: Langkah Baru Telkom dalam Transformasi Digital
